Sarbanes Oxley Acts

Pengertian Sarbanes-Oxley Act

Sarbanes-Oxley Act adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002, nama lain dari undang-undang reformasi perlindungan investor (The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002). Undang-undang ini merupakan suatu terobosan dan sebagai reformasi terbesar di USA khususnya dan dunia pada umumnya bagi penilaian corporate governance sejak diterbitkannya Securities Acts of 1933 and 1934, diprakarsaioleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio) yang disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 danoleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush

Hal yang diatur dalam SOA Dalam Sarbanes-Oxley Act diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan governance; yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain itu diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut:

a.       Menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada dewan komisaris, komite audit dan pihak manajemen

b.      Mendirikan the Public CompanyAccounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal

c.       Penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan

d.      Mendefinisikan jasa “non-audit” yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien

e.       Memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud

f.       Mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi conflicts of interest

g.      Menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru

 

Legalisasi Sarbanes-Oxley Act (SOA)

Karena adanya desakan dari masyarakat, Congress cepat untuk bertindak. Pada tanggal 30 Juli 2002, Presiden Walker Bush mengesahkan suatu undang-undang yang bernama Sarbanes-Oxley Act of 2002. Undang-undang tersebut bermaksud untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal dan menetapkan kewajiban dan hukuman yang berat bagi perusahaan publik dan para eksekutif, direksi, auditor, pengacara, dan analis saham yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Undang-undang ini merupakan reformasi terbesar di USA bagi penilaian corporate governance sejak diterbitkannya Securities Acts of 1933 and 1934. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi para akuntan, auditor dan fraud examiners untuk mempelajari undangundang ini, dan termasuk juga Statement on Auditing Standards (SAS) No. 99, agar mengetahui pengaruhnya bagi organisasi publik, swasta maupun jenis organisasi yang lain serta tanggung jawab apa saja yang menjadi kewajibannya.

 

Pro dan Kontra Penerapan Sarbanes-Oxley Act (SOA)

Berikut ini menurut (Suardi, 2006) sejumlah kritik terhadap penerapan Sarbanes-Oxley Act (SOA) :

1.      Membutuhkan biaya besar (it is too costly) Salah satu perkiraan berdasarkan suatu survai yang dilakukan oleh Financial Executives International menyatakan bahwa perusahaan dengan pendapatan sebesar US$5 milyar harus menyisihkan anggaran rata-rata sebesar US$4.7 juta untuk menerapkan pengendalian intern yang dipersyaratkan oleh SOA, kemudian juga harus masih mengeluarkan lagi biaya tahunan sebesar US$1.5 juta untuk menjaga kepatuhan.

2.      Memiliki dampak negatif bagi perusahaan terhadap persaingan global (it impacts negatively on a firm's global competitiveness) Argumen ini juga mendasarkan atas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kepatuhan operasi internal terhadap undang-undang. Kritik ini berargumen bahwa perusahaan lain yang berasal diluar USA tidak harus menanggung beban ini, kenapa perusahaan-perusahaan USA harus menanggungnya?

3.      Pengeluaran pemerintah juga meningkat untuk menerapkan undangundang tersebut (government costs also increase to regulate the law) The SEC (Bapepam-LK) menerima tip (pengaduan) tentang adanya pelanggaran hukum melalui e-mail yang telah disediakan (http://www.sec.gov/complaint.shtml). Jumlah pengaduan meningkat dari 77.000 pada tahun 2001 menjadi 180.000 pada tahun 2003. SEC menerima pengaduan sekitar 250.000 pada tahun 2006. Setiap had diterima lebih dari 1.300 pengaduan lewat e-mail. Sebagian besar pengaduan tersebut berkisar tentang adanya permasalahan akuntansi pada perusahaan publik.

4.      Chief Financial Officer (CFO) bertambah bebannya dan tertekan karena harus mematuhi akuntabilitas yang dipersyaratkan oleh undang-undang Berdasarkan survei yang dilakukan oleh majalah CFO menyatakan bahwa sejak 2001, 1/5 dari eksekutif keuangan mengatakan bahwa mereka merasakan lebih tertekan karena harus menggunakan metode akuntansi dengan penuh pertimbangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Selain itu mereka juga harus melakukan sertifikasi terhadap laporan keuangan.

5.      Menurunnya Minat Perusahaan Privat Untuk Menjadi Perusahaan Publik Argumennya adalah dengan menerapkan SOA menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya yang begitu besar sehingga untuk perusahaan ukuran kecil dan menengah enggan untuk go publik.

 

Tujuan Sarbanes Oxley Act memiliki 5 tujuan utama yaitu:

1.      Meningkatkan kepercayaan publik akan pasar modal.

2.      Menerapkan tata pemerintahan yang baik.

3.      Menyediakan akuntabilitas yang lebih baik dengan membuatmanajemen dan direksi bertanggung jawab akan laporan keuangan.

4.      Meningkatkan kualitas audit.

5.      Menempatkan penekanan yang lebih kuat pada struktur di sekitar dunia usaha untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi kecurangan dan perbuatan tidak baik

 

Sarbanes-Oxley memiliki enam komponen utama (W. Steve Albrecht, 2003), yaitu:

1.      Implikasi bagi akuntan

Sarbanes-Oxley dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan dan mengembalikan tingkat kepercayaan investor. Sarbanes-Oxley memiliki tujuan untuk menjamin akuntabilitas dan kepastian (assurance) terkait dengan pengendalian internal yang mendukung pengambilan keputusan perusahaan, pelaporan keuangan serta pencegahan terjadinya manipulasi. Melalui Sarbanes-Oxley maka dibentuk suatu badan yang bernama Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). PCAOB ini merupakan suatu badan yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap profesi akuntan. Anggota PCAOB terdiri dari lima orang, dimana dari kelima orang tersebut hanya boleh ada dua orang yang memiliki latar belakang sebagai akuntan publik.

 

2.      Implikasi bagi perusahaan

Dengan adanya Sarbanes-Oxley, manajemen perusahaan diharuskan untuk mensertifikasi kewajaran laporan keuangan dan pengungkapan yang dibuat dalam laporan berkala, laporan keuangan, dan pengungkapan pengungkapan secara wajar menyajikan segala hal yang material, operasi dan kondisi keuangan issuer. Manajemen juga diharuskan memberikan pengendalian intern dan auditor eksternal melaporkan pengendalian tersebut, dan manajemen juga diharuskan melaporkan efektivitas pengendalian intern dan auditor menyajikannya dalam penilaian manajemen.

 

3.      Implikasi bagi analis saham/surat berharga

The National Security Exchange dan asosiasi sekuritas terdaftar harus menetapkan peraturan benturan kepentingan untuk analisis riset yang merekomendasikan ekuitas dalam laporan riset.

 

4.      Implikasi bagi pengacara

Security Exchange Commission (SEC) akan menetapkan peraturan yang menetapkan standar  minimum perilaku profesional untuk praktek kepengacaraan.

 

5.      Bagian lain dari Sarbanes-Oxley

Memberikan upaya-upaya hukum terkait dengan diberlakukannya Sarbanes-Oxley ini.

 

6.      Ancaman dan perselisihan tersembunyi

Membahas tentang apa saja dampak yang ditimbulkan atas penerapan Sarbanes-Oxley ini. Di antaranya adalah : (1) potensi kerugian dari private sektor audit standard setting untuk audit perusahaan publik (2) isu ketaatan internasional (3) potensi keterbatasan lebih jauh atas jasa non audit yang lain.

 

Keterkaitan Sarbanes-Oxley Section 302 dengan Section 404

Section 302 terkait erat dengan section 404, terutama dalam 2 hal di bawah ini, yaitu :

1.      Pertama, pengendalian internal atas laporan keuangan (dibahas dalam section 404)

Merupakan sekumpulan prosedur dan pengendalian atas pengungkapan dalam laporan tahunan (dibahas dalam section 302). SEC telah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan perusahaan yang menyusun laporan tahunan untuk mengelola dan secara reguler melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal yang dibuat untuk memastikan informasi yang dilaporkan dalam laporan dicatat, diproses, dan disimpulkan serta dilaporkan dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang telah didefinisikan oleh SEC, prosedur dan pengendalian pengungkapan (disclosure control and procedure) ditujukan pada informasi keuangan baik yang material maupun yang tidak material yang harus dicantunkan dalam laporan tahunan supaya para investor dapat mengetahui bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya.

 

2.      Kedua, pesan yang dapat ditarik dari adanya bagian pelaporan kepada public di dalam Sarbanes-Oxley dan peraturan yang telah ditetapkan oleh SEC adalah bahwa aktivitas  pengungkapan dan pelaporan sudah tidak bisa dilakukan dengan seenaknya, melainkan harus berdasarkan pada kedua peraturan di atas. Proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal yang terkait harus dapat dilakukan secara konsisten, didefinisikan dengan jelas, dan diatur dengan efektif. Proses untuk menghasilkan informasi non keuangan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan juga diharapkan untuk dapat diseragamkan dan konsisten dengan pendekatan berbasisi proses (process based approach).

 

 

 

Albrecht, W.,S. 2003. Fraud Examination & Prevention. South-Western Pub.United States of America.

 

Murdijaningsih, T. (2013). Sarbanes Oxley Role in the Ditections Financial Statemen Fraud in Telkom. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 2(1), 1–15.

 

Suardi. (2006). Merancang IT Governance Dengan COBIT & Sarbanes-Oxley Dalam Konteks Budaya Indonesia. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Untuk Indonesia, 5, 3–4.

Sarbanes-Oxley Act of 2002, Section 302, Section 404

 

Suardi. (2006). Merancang IT Governance Dengan COBIT & Sarbanes-Oxley Dalam Konteks Budaya Indonesia. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Untuk Indonesia, 5, 3–4.

 

https://www.sec.gov/reportspubs/investor-publications/complaintshtml.html